Kamis, 29 Desember 2016

APBD Kalsel Selalu Ingin Efisiensi dan Memihak Rakyat

Gedung RSUD Ulin Banjarmasin. 

Anggaran daerah menjadi sorotan dalam pembangunan infrastruktur serta pembangunan lainnya dalam mengembangan daerah. Tentu saja, penyerapan anggaran harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Bahkan, kebutuhan pembangunan yang dimaksud merupakan pembangunan yang memihak kepada rakyat, terutama masyarakat miskin dan terbelakang agar tak terjadi lagi kesenjangan sosial.
Penyusunan anggaran dalam hal ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tentu menjadi kebijakan dan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Seakan dua lembaga ini menetukan masa depan daerah dan masa depan rakyat miskin.
Namun, ketika semangat belanja pegawai tidak bisa diotak-atik untuk diefisiensi, kebijakannya malah tidak pro-rakyat. Sebab, anggaran untuk dana pendampingan orang miskin yang sakit dipangkas.
Cukup fantastis, angkanya turun drastis dipotong Rp 4 miliar. Ini terungkap ketika Rumah Sakit Milik Daerah ini mengusulkan Rp 7,8 miliar yang direalisasi hanya Rp 3,4 miliar.
Rencana untuk pembuatan gedung cucian atau laundry dan ruang dua lantai untuk dapur sekitar Rp 50 miliar dicoret dan dihapus.
Pembahasan ini pun sempat berjalan alot. Tim anggaran antara Badan Anggaran DPRD Kalsel mencoba kompromi dan berjanji akan dikatrol namun tidak bisa. Ini mengingat anggaran dalam APBD cukup ketat.
Akhirnya pun dicarikan solusi. Anggaran pendampingan itu disepakati dimasukkan kembali ke APBD Perubahan 2017.
"Ya, setelah ada pembahasan, lalu disepakati akan ditambah di anggaran perubahan tahun 2017. Gubernur sudah memahami, dan dean pun memahaminya kalau untuk orang miskin ini tidak bisa ditoleransi. Ini tetap akan diajukan pada anggaran perubahan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada," kata Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Suciati.
Suciati juga membenarkan untuk membuat dapur dua lantai dengan CCS Laundry, juga dicoret. Diterangkan Suciati, idealnya untuk dana pendamping tersebut Rp 3,4 miliar itu kurang dengan peraturan baru BPJS.
"Sekitar Rp 7 miliar itu, saya rasa sangat ideal. Mudahan untuk orang miskin ini tidak kurang lagi, kasihan mereka," kata Suciati.
Di sisi lain, RSUD Ulin Banjarmasin ini, ditengarai belanja langsungnya paling besar sekitar Rp188 miliar lebih. Ada juga belanja langsung dari sektor BLUD itu Rp 286 miliar lebih. Menurut Suciati, BLUD itu dianggarakan untuk beli obat yang tidak dianggarkan di pemda di BLUD.
"Selain obat, juga makan pasiean, pemeliharaan gedung, pegawai, dan menyekolahkan pegawai S2 dan pegawai yang bisa merengkuh S3," katanya.
Sementara, dengan gedung baru, dan delapan lantai penambahan ruangan 40 kamar diteruskan dengan dana multiyear, dengan anggaran total Rp 170 miliar.
Jika dibandingkan dengan belanja langung di RSUD Ansari Saleh lebih kecildari RSUD Ulin yang hanya Rp 18 miliar untuk belanja langsung termasuk lebih kecil juga RSUD Sambang Lihum yang mana belanja langsungnya berkisar Rp 24 miliar.
Kondisi yang dipotong untuk anggaran bantuan untuk orang miskin yang mau berobat tersebut tidak mencerminkan dengan total platform anggaran di 2017 totalnya naik dai anggaran Rp 5,034 triliun. Sementara estimasi APBD 2017 sebanyak Rp 5,563 triliun.
Padahal berdasarkan arah kebijakan APBD 2017 prioritas SDM diprioritaskan. 36,78 persen untuk belanja langsung yang mana anggaran tersebut untuk fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan sebesar Rp 2.040.000.000.000.
Sementara, Plt Sekdaprov Kalsel, Haris Makkie menyatakan, untuk Anggaran RSUD Ulin Banjarmasin sudah dibahas dalam rapat dan disahkan untuk kemudian bisa diusulkan dalam APBD Perubahan 2017.
"Sudah kemarin dipahami, kita juga paham untuk bantuan pendampingan kepada masyarakat miskin ini juga perlu. Karena itu dimintakan untuk di anggaran perubahan," katanya.
Sementara, Kabiro Keuangan Pemprov Kalsel, Syahjehan mengatakan, pemotongan pemotongan plafon anggaran 2017 ini anggaran tidak ada kaitannya dengan Dana Alokasi Umum yang dipending dari pemerintah pusat.
Meskipun ada imbas tidak terlalu nampak, karena itu plafon kebijakan anggaran 2017 ini tetap akan dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Totalnya, memang ada sedikit naik, itu masih estimasi. Namun masih akan disesuaikan nanti jika sudah kesemuannya total dibahas dengan komisi. Ini kan baru sebagian. Memang rancangan kami ya tinggi namun disesuaikan juga dengan kondisi keuangan yang ada," katanya.
Komisi IV DPRD Kalsel, Yazidie Fauzie mengaku, heran mengapa anggaran semisal untuk Laundry dan pembuatan dapur tersebut masih dikurangi.
"Padahal jelas-jelas sangat penting dari sebuah RS. Bayangkan jika tidak steril makannya ya pasien akan makin sakit. Juga biaya laundry jika tidak seteril pakaian pakaian untuk pasien atau petugas RS maka itu akan penyakit menular, kan justru bahaya," kata Yazidie.
Dari total estimasi APBD 2017 yang menarik juga ada khusus untuk belanja hibah. Jika dibandingkan dari 2016. Dimana 2016 sebesar Rp 491 miliar untuk belanja hibah, sementara dianggarkan dalam platfon anggaran 2017 ini naik dengan estimasi sekitar Rp 720 miliar.
Sementara, terkait dana BOS yang masuk di dana perimbangan itu menurut Yazidie Fauzi selaku komisi IV jika mana itu memang untuk operasional sekolah dinilai sangat wajar jika mana dimasukkan. "Namun ya tetap juga disdik ya harus menjelaskan secara detailnya, mengapa," terang Yazidie.
Penambahannya delapan ribu pegawai berarti tiap bulan Pemprov memerlukan lebih dari Rp50 miliar mulai Januari 2017. Jumlah pengeluaran wajib ini belum termasuk operasional sekolah, UPT terminal dan lain-lain yang pengelolaannya dipindah ke provinsi.
Diketahui dari dana tranfer pusat ke daerah berdasarkan DIPA 2017 untuk Dana BOS justru naik. Tertera ada sebesar 602.462.000. Itu masih berbeda dari dana untuk bantuan penyelenggaran PAUD, tunjangan guru PNS daerah khusus, Dana Peningkatan UMKM dan Pelayanan Administrasi Kependudukan. (anak).
Dana hibah naik dari Rp 400 miliar lebih ke angka Rp 700 miliar lebih. Namun, dana hibah secara umum.
"Memang secara umum, bukan hanya bidang kami. Kalau di Kesra untuk belanja hibah Rp 4,5 miliar. Itu dianggarkan karena banyak proposal masuk di Kami," kata Kepala Biro Kesra Setdaprov Kalsel, Herman Taufan.
Dari 250 jumlah proposal yang masuk ke Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setdaprov Kalsel tahun ini, hanya 150 lebih yang bisa mendapatkan dana hibah tahun depan dari Pemprov Kalsel.
Meski demikian, angka tersebut jauh meningkat dari yang diberikan tahun ini, yang jumlahnya hanya 12 proposal.

"Terkait tingginya permohonan proposal ini, karena sebelumnya banyak pula ratusan proposal tidak memenuhi syarat dan melengkapi di tahun ini. Yang direkomendasikan tahun ini, didasari dipenuhinya syarat-syarat penerima hibah. Berbeda dengan tahun lalu, persyaratan yang ditentukan kepada penerima hibah, sangat jauh dari syarat yang ditentukan," kata mantan Sekertaris Disdik Kalsel ini.
Apa saja proposal bantuan itu? Disebutkan Herman Taufan semisal masjid, gereja dan pura. Diterangkan Herman Taufan, penerima hibah tahun depan yang mengajukan proposal tahun ini sudah sangat bagus dari segi administrasinya dibanding tahun sebelumnya.
"Syaratnya seperti Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kesbangpol hingga Kemenkumham, sudah terpenuhi oleh lembaga atau badan penerima dana hibah,” katanya.
Dikatakan Herman, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 serta Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 Tahun 2012, dengan tegas menyebutkan, pemohon dana hibah atau bantuan sosial adalah lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah di wilayah Provinsi Kalsel. (*/ts)
sumber:bpost
Baca Juga :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

NEWS UPDATE

LOWONGAN KERJA

POPULER

JADWAL PENERBANGAN BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN