Selasa, 27 Desember 2016

UMK Tabalong Rp 2.298.650, Lebih Tinggi dari Banjarmasin


TANJUNG – Kabar gembira bagi para tenaga kerja di Kabupaten Tabalong, pasalnya upah minimum kabupaten (UMK) 2017 naik menjadi Rp 2.298.650. jumlah itu mengalami kenaikan dibanding UMK 2016 sebesar Rp 2.085.000,-.
Sebagaimana informasi didapat saat acara Sosialisasi UMP Kalsel dan UMK Kabupaten Tabalong 2017, Senin tadi di Aula PPTK Dinsosnaker Tabalong. UMK Tabalong yang mulai berlaku 1 Januari 2017 nanti juga melebihi UMP Provinsi Kalsel 2017 sebesar Rp 2.258.000,-, bahkan lebih tinggi dari UMK Banjarmasin 2017 yang mematok sebesar RP 2.290.000.
Kepala Dinsosnaker Tabalong, H Yuhani mengatakan nilai UMK Tabalong 2017 tidak perlu lagi diperdebatkan apakah nilai UMK ini memadai atau tidak memadai. Karena menurutnya Dewan Pengupahan yang diwakili semua unsur pengusaha, serikat pekerja, pemerintah, BPS dan perguruan tinggi sudah bekerja dengan maksimal sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan telah mencapai kata sepakat untuk menetapkan nilai UMK Tabalong sebesar RP 2.298.650,-.


“Semuanya sudah sepakat bahwa nilai UMK daerah kita sebesar Rp. 2.298.650,-,” katanya.
“Tugas kita selanjutnya adalah menciptakan keamanan dan kenyamanan berusaha agar para pengusaha berdatangan dan berinvestasi didaerah kita, yang tentunya akan berakibat positif bagi masyarakat Tabalong, dan sisi ekonomi lainnya,” ucap Sekda Tabalong, H A M Sangaji saat membacakan sambutanBupati Tabalong, H Anang Syakhfiani.

Pengusaha Wajib Patuhi UMK 2017
TANJUNG – Atensi bagi para perusahaan berbadan hukum di kabupaten Tabalong yang tidak membayar ketentuan UMK 2017 sebesar Rp 2.298.650 bagi para karyanannya. Sebab, bila melanggar maka bakal dikenai sangsi hingga pencabutan ijin usaha dari Pemerintah Daerah.
“Pastinya akan ada sangsi tegas bila ada pengusaha yang tidak membayar upah sesuai ketentuan UMK daerah kita ini,” kata Kepala Dinsosnaker Tabalong, H Yuhani.
Disebutnya, para karyawan atau pekerja bisa melaporkan ke Dinsosnaker bila ada perusahaan yang tidak membayar upah dibawah UMK. Pihak Dinsosnaker bakal melakukan mediasi terkait hal itu, dan bila terbukti perusahaan tidak mematuhi aturan UMK, maka pihaknya bakal melakukan sangsi tegas.
“Silahkan karyawan yang merasa dirugikan melaporkan kepada kami,” imbuhnya.**humas/ts.
Baca Juga :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

NEWS UPDATE

LOWONGAN KERJA

POPULER

JADWAL PENERBANGAN BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN